pada masa pemerintahan orde baru karakter hukum cenderung bersifat. Pengertian orde baru secara sederhana adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. pada masa pemerintahan orde baru karakter hukum cenderung bersifat

Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Dalam konteks HAM,. Tidak ada pertentangan antara kebijakan hukum secara nasional dengan kebijakan hukum di daerah. Berbagai faktor penyebab pelaksanaan otonomi daerah yang tidak mulus adalah karena distorsi kepentngan-kepentingan politik penguasa yang menyertai penerapan otonomi daerah sehingga penguasa cenderung. Pada era demokrasi yang terpimpin di bawah kepimpinan Presiden Soekarno sudah mendapat banyak tamparan yang sangat keras ketika terjadinya suatu peristiwa pada tanggal 30 September 1965, yang dapat disinyalir bahwa didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemilu yang digelar pada 5 Juli 1971 ini bertujuan untuk memilih Anggota DPR. Selain itu, pers mahasiswa bisa disebut sebagai creative minority yang mampu menembus tirai pembungkaman terhadap dunia. Geografi. Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa 30 September 1965Foto: Unsplash. [Show full abstract] berlaku setelah berkuasanya Soeharto pada 1066 hingga kejatuhannya pada Mei 1998. Pada masa ini, pemerintahan Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang No. Hal tersebut berdasarkan pada pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis. Pada masa Orde Baru, karakter hukum cenderung otoriter dan represif. Sedangkan hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu didalam masyarakat. Peningkatan mutu pendidikan di era orde baru cenderung secara patuhmelaksanakan kebijakan Bank Dunia. Keberadaan Pancasila bahkan semakin kuat di era Orde Baru. D. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Sejak pertama kali Soeharto maju menggantikan Ir. com-Era pemerintahan pada masa Soeharto dikenal sebagai Orde Baru (1965-1998) dengan konsep Demokrasi Pancasila. 1965” yang dimuat di Majalah Prisma no. Sebaliknya, setelah memasuki rezim Orde Baru, sifat politik luar negeri Indonesia yang konfrontatif tersebut berganti dengan politik yang bersifat kooperatif. Keadaan ini berbeda sekali dengan politik pendidikan masa pemerintah- an kolonial. A A A. Dalam pemerintahnnya orde baru membangun sebanyak 100. 5. 5 tahun 1960 yang substansi isinya sangat aspiratif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. n 3 A. Dimana pemerintahan Orde Baru merupakan salah satu komponen dari negara itu sendiri. Periode Orde Baru (1966-1998). Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 (2005) karya M. Dalam kajian sejarah pers, kondisi ini menjadi menarik dan penting bagi penulis karena sampai saat ini masih jarang yang melakukan penelitian mengenai pers mahasiswa. Hingga tahun 1959, dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem Demokrasi Liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara Barat yang bersifat individualistik. 1. Referensi:Pada masa orde baru tahun 1966-1998 untuk menggantikan demokrasi Orde Lama, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Periode-periode tersebut adalah : a. Sebagai perintah pertamanya ia memberi mandat kepada panglima angkatan darat untuk memberantas organisasi PKI sampai ke akarnya. 3. 8. Sedangkan hukum ortodoks lebih tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu didalam masyarakat. Sehingga pemerintah masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Latar belakang lahirnya orde baru tidak lain karena dukungan berbagai elemen. Suparman. kegagalan pemerintahan Orde baru, dan Reformasi yang terjadi pada pasca orde baru dengan. Hal ini merupakan respon atas kekacauan ekonomi yang terjadi pasca 1965. Dalam bidang ekonomi, Pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pendapatan perkapita Indonesia ke tingkat US$ 600 pada 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai US$ 1300 pada 1990-an. Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan infrastruktur fisik dan non-fisik sebagai prioritas tertinggi. - Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan. Hukum ortodoks sendiri merupakan hukum yang bersifat tertutup, sehingga masyarakat tidak memiliki peran sama sekali di dalamnya. Semoga membantu!. Debbyani Nurinda -. (8) Orde Baru menhendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita. Pemerintahan Indonesia pada. Tekanan terhadap pers semakin terasa ketika. (7) Orde Baru menghendaki pengutamaan konsolidasi ekonomi dan sosial dalam negeri. Alidar Mahasiswa Program Doktor USU Medan. Hukum berperan penting dalam mendorong terjadinya perubahan sosial dengan berbagai cara, karena hukum dapat membentuk institusi sosial yang akan membawa pengaruh langsung pada tingkat atau karakter perubahan social. Lalu terjadi pergantian pemerintahan, beralihnya rezim orde lama menjadi Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Dan hal. Dimulai dari Orde Lama, Orde Baru , dan saat ini era Reformasi . Langsung saja, berikut ini soal pilihan ganda dan soal esai tentang demokrasi dan kunci jawaban. Tetty Magdalena Marbun. Penjelasan Lengkap: bagaimanakah bentuk penyelewengan pancasila pada masa orde baru. Lembaga-lembaga politik nasional lainnya hanya berfungsi sebagai pendukung kekuasaan presiden. Pembangunan yang masif adalah salah satu ciri-ciri pemerintahan era orde baru. com - Orde Baru berlangsung dari 1966-1998 di bawah. Perubahan sistem politik di Indonesia yang ditandai dengan tiga era tersebut, merupakan bagian dari proses sebuah negara baru dalam mencari bentuk. 262). Hal ini juga yang mendorong masyarakat menuntut adanya reformasi pada. Pada masa orde baru pemerintahan bersifat sentralistik yang menimbulkan suatu pembangunan. Sebelum surat itu muncul, muncul sebuah tuntutan yang disebut dengan nama TRITURA atau Tri Tuntutan Rakyat yang disampaikan oleh para mahasiswa Indonesia. Kenyataan itu bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut. Penerbit : Rajawali Pers, 2009. Dengan klausul. Pada era ini berlangsung demokrasi Pancasila. Konfigurasi politik pada suatu negara akan melahirkan karakter produk hukum. Pemberangusan hak-hak berpolitik bagi eks anggota PKI dan keluarganya, merupakan salah satu kebijakan yang mengundang kontroversi dari masyarakat. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Mantan Presiden Suharto pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 1967,Pemerintahan Orde Baru cenderung. Presiden Abdurrahman Wahid dalam hal ini mengklaimnya sebagai upaya penegakkan supremasi sipil juga sebagai upaya. Pada hukum yang berkarakter tersebut, maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bias dikatakan tidak. Dalam bidang politik, pemerintah Dampak Kebijakan Politik Dan Ekonomi Masa Orde Baru cenderung bersifat otoriter, Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam. B. METODE PENELITIAN Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Pada tahun 1968, GDP per kapita Indonesia hanya sekitar $70 dan kemudian berhasil mencapai lebih dari $1000 pada tahun 1996. J. Dan pada masa Orde. Soeharto menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Hukum Pada Masa Orde Baru – Orde Baru adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut pemerintahan Presiden Soeharto pada 1966-1998. Orde baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto. Berikut ini dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. com - Masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto selama 32 tahun. Era ini lahir tepat setelah presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan kemudian digantikan oleh wakil presidennya, yakni B. hukum Islam di Indonesia pada masa orde baru, masa reformasi dan setelah reformasi. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dollar Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari. C. Ketika Orde Baru tumbang, muncul gagasan desentralisasi pemerintahan dengan memberikan banyak kewenangan. Sebagai dampaknya, fenomena. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan memahami. ang Greformasi sejarah tidak karena 1945 1 2 yang dan Indonesia hukum. pelaksanaan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru menyimpang dari landasan Ekonomi Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. korupsi dan di cap bahwa pemerintahan orde baru adalah pemerintah yang paling korup. Pada kasus konflik di daerah Bima tersebut, cenderung dipicu oleh permasalahan-permasalahan yang bersifat kecil dalam kasat mata, seperti perkelahian pemuda di orkesta/hiburan, perdebatan terkait perbedaan pendapat, permasalahan utang-orde baru cenderung berdampak negatif bagi rakyat , hal itu mungkin dapat dilihat dari kacamata penguasa bahwa seseorang yang duduk di atas kekuasaannya dan merada “kerasan” dengan hal itu akan cenderung untuk mempertahankannya dengan segala cara. Habibie apaan ya? Bantu ya. Sistem pemerintahan di Indonesia pada jaman Orde Baru adalah sentralistik. sistem hukum yang dikembangkan selama masa orde baru bersifat represif dan hanya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang korup. Fasseur menyatakan ciri utama sistem hukum Indonesia selama masa kolonial adalah karakter dualistiknya, sistem hukum yang mendua ini telah ada sejak abad kedua belas dan berakar sangat kuat dalam peraturan pemerintah (regeringsreglement) Hindia Belanda tahun 1854. Oleh sebab itulah Orde Baru pada masa awal kekuasaannya Hancurnya Orde Baru Suharto. Penelitian ini membahas mengenai arah gerakan mahasiswa dengan berbagai dinamikanya yang terjadi dalam pusaran tiga orde. Pendahuluan Orde Reformasi, banyak pakar atau masyarakat memberi istilah kepada pola pemerintah pasca jatuhnya pemerintah orde baru yang berkuasa selama 32 tahun (1968-1998) akibat ketidak percayaan rakyat kepada orde baru yang tidak memberi ruang kebebasan untuk. 18. Melalui TAP MPRS Nomor XX Tahun 1966,. Contoh budaya politik Neo Patrimonialistik adalah : Proyek dipegang pejabat. Sejarah Hukum di Indonesia: Masa Orde Baru (1966-1998) Relasi Kuasa-Pengetahuan Masa Orde Baru (1966-1998) Keberhasilan yang Dicapai Orde Baru Peran ABRI pada Masa Orde Baru. Berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintahan maupun masyarakat daerah. LATAR BELAKANG HAM bermula dari sebuah gagasan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan semena-mena oleh kekuasaan, karena manusia memiliki hak alamiah yang melekat pada dirinya yaitu kemanusiannya. Padahal birokrasi sebe-narnya merupakan alat untuk mempermudah jalan- Ketika dilakukan pembongkaran terhadapat berbagai produksi hukum atau undang-undang yang dibuat pada masa Orde Baru, maka tampak dengan jelas adanya karakter hukum yang mengebiri hak-hak. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia pada Periode 1945 - 1949 Kalau kita mengikuti risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, maka kita akan melihat begitu besarnya komitmen para pendiri bangsa ini untuk mewujudkan. Pemerintahan Orde Baru cenderung. KOMPAS. 186. 11 tahun 1966 dan disempurnakan menjadi UU No. Strategi tersebut dijalankan melalui beberapa cara utama (Pratikno, 1989; 22). Dimana sistem ini akan membuat segala proses pembangunan atau pegambilan kebijakan segala sesuatu harus ditentukan oleh pemerintah pusat. Birokrasi pada masa Orde Baru pada umumnya bekerja tidak ber-orientasi dan berpihak pada masyarakat tetapi lebih berorientasi kepada kekuasaan dan kepentingan penguasa sehingga muncul istilah, misalnya: Asal Bapak Senang (ABS). Namun, kebijkan-kebijakan ini juga mengakibatkan ketidakpuasan pada warga Indonesia lantaran pemerintah dipercaya terlalu terfokus dalam menarik investor asing. Penelitian yang relevan dengan kajian ini antara lain, penelitian tentang “Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Lama (Periode 1945-1966)” (Fadli, & Kumalasari, 2019). Pada hakikatnya Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan penyelewengan yang terjadi pada masa lalu Tritura mengungkapkan keinginan rakyat yang mendalam untuk melaksanakan. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menganut sistem yang sentralistik, yaitu mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan. Demokrasi Liberal (1950 1959) Dalam proses pengakuan kedaulatan dan pembentukan. Namun, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Selanjutnya, pada masa Orde Baru, politik Indonesia bersifat bebas aktif, yang tidak lain merupakan pelurusan prinsip tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Namun, di sisi lain kebijakan politik dan ekonomi pemerintah Orde Baru juga memberi beberapa dampak yang lain, baik di bidang ekonomi dan politik. Perkembangan politik di masa pemerintahan orde lama. Sejarah Hukum di Indonesia: Masa Orde Baru (1966-1998) Peran ABRI pada Masa Orde Baru; Video rekomendasi. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1965-1998) Kekuasaan presiden Sukarno berakhir melalui Supersemar yang diemban oleh Suharto, darinya lahir sebuah pemerintahan yang dinamakan Orde Baru. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS) merupakan lembaga tertinggi dalam pemerintahan Indonesia antara tahun 1959 hingga 1971, dimana MPRS digantikan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Melemahnya peran lembaga tinggi Negara b. Peluang terjadinya kontrol atas kekuasaan presiden sangat lemah. Kebebasan pers di Indonesia merupakan bagian dari budaya politik Indonesia. Suharto (1921-2008), Presiden kedua Indonesia, meraih kekuasaan di tengah periode krisis darurat dan pertumpahan darah. ID – Masa orde baru (orba) berlangsung selama 32 tahun, diawali dengan dikeluarkannya Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret 1966). hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. 1. C Ricklefs, Demokrasi Terpimpin didominasi oleh. Dimana bila melihat teori di atas, maka Indonesia pada masa itu memiliki Konfigurasi politik otoriter. Produk-produk transformasi hukum dan perundang undangan yang dilakukan pada masa pemerintahan B. 8 tahun 1985 serta peraturan pemerintah yang menyertainya. Orde baru lahir sebagai upaya untuk: Mengoreksi total penyimpangan. B. arah tetap menunujukkan eksistensinya dengan memberikan input pada kebijakan pemerintahan. Hukum sebagai sarana untuk memfasilitasi proses pembangunan ekonomi yang bercorak kapitalistik. Pernyataan benar karena pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal de Jonge, beliau menjalankan politik kolonial yang cenderung bersifat reaksioner. Setelah masuk rezim Orde Baru muncul lagi aturan baru yang menekan kebebasan berpendapat dan berekspresi yaitu dilarangnyadi lingkungan muslim-santri pada masa Orde Baru. Pemilihan Umum. , SU. PENDAHULUAN. Dengan situasi politik dan ekonomi diatas, yaitu pemerintah orde baru berhasilan meningkatkan pembangunan nasional yang menjadi kebanggaan, diantaranya adalah berhasil meningkatkan GNP Indonesia ke tingkat US$ 600 di tahun 1980-an, kemudian meningkat lagi sampai US$ 1300 diawal dekade 1990-an, serta menobatkan. Ini merupakan perolehan suara terbanyak Golkar dalam pemilu. JAKARTA - Indonesia mengalami tiga fase sistem pemerintahan setelah resmi merdeka pada 17 Agustus 1945. Pada masa sebelumnya di era Orde Baru, kekuasaan terkonsentrasi pada presiden. Selain perjuangan mempertahankan kemerdekaan, aneka. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya rezim Orde Lama di bawah pimpinan Presiden Soekarno, digantikan pemerintahan Orde Baru. Masa Orde Lama a) Era Pemerintahan Presiden Soekarno b) Kurun waktunya dari tahun 1945 s/d 1966 2. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Masa Permulaan Orde Baru (1966-1971) Disebutkan masa permulaan Orba, karena pada masa tersebut kekuasaan pemerintahan belum sepenuhnya berada di tangan. Di masa Orde Baru,. Persatuan dan kesatuan pada masa Reformasi (periode 21 mei 1998-sekarang) Periode ini disebut juga. pada masa orde lama dab orde baru pemerintah indonesia cenderung bersifat; 3. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Konfigurasi politik, menurut. KOMPAS. Dalam hal manajemen Pemerintah Daerah cenderung salah kelola (mis-management), karena pusat manajemen Pemerintahan ada pada Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota). Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Pada masa Orde Lama, banyak terjadi kontestasi partai politik, di antaranya yang berideologikan nasionalisme, agama, dan komunisme (Nasakom). A. Terpusatnya kewenangan pada Kepala Daerah ini menjadi persoalan yang delematis. Walaupun pembredelan ihr bertentangan dengan UU Pokok Pers. membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat. Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia Dari Masa Ke Masa a. Dalam pembahasan skripsi ini, pembahasan ini memfokuskan tentang politik luar negeri pada masa pemerintahan presiden Soekarno. 21 tahun 1982 (Hutagulung, 2013). IL Anggota ffi ffiJW}M FOLITIK HUI{T}M PEMERINTAEAN DE&I (STUDT PERKEBTBAF{GAFf PEMERINTAIIAN DESA DI MASA LAMA, ORDE BARU, DAN RETORMAST} Nama Mhs No. Lebih tepatnya ketika Soekarno lengser dari jabatan Presiden. Di era Orde Baru baru, Soeharto merapkan 3 kebijakan sekaligus, yaitu (1) mengekang hak berserikat, berekspresi, dan berpendapat; (2) melakukan eliminasi dan kebijakan 4 Marzuki, Dr. Ketua MPRS Jenderal A. Berbagai peristiwa seperti aksi penjarahan dan kerusuhan, insiden Trisakti, pendudukan gedung DPR/MPR, hingga mundurnya Presiden ke-2 RI Presiden Soeharto adalah realitas sejarah yang mengiringi akhir era Orde Baru. Dalam ketetapan tersebut, tertulis bahwa pribadi Bung Karno memenuhi syarat-syarat sebagai presiden baik ditinjau dari segi revolusi, konstitusi 1945, maupun agama Islam. Legitimasi pemerintahan otoriter Suharto terutama berasal dari pembangunan ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahannya. Pada masa kepresidenan BJ Habibie, meskipun Selama pemerintahan Orde Baru, karakter hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Keterlibatan Bulog dalam penyediaan tepung terigu selama kekuasaan Orde Baru nampak dominan. Namun, arah yang dituju oleh pemerintah adalah pemulihan kewibawaan hukum yang bebas dari kepentingan dan tujuan politik. Mobilitas penduduk akan mengakibatkan penyebaran penduduk tidak merata. Namun, pasca Orde Baru kekuasaan lebih terdistribusi dan berimbang di antara lembaga-lembaga. written by Mia Sumiati December 5, 2018. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter. Ide hukum yang berorientasi pada tujuan-tujuan revolusi pada masa Orde Baru tidak mendapatkan tempat. Mahfud. Dikutip dari buku Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (2018) karya Diana Fawzia Dkk, pada sistem ini hubungan kekuasaan antara presiden. Pada masa ini juga lahirlah undang-undang pertama tentang pers yaitu UU No. Ada dua hal yang melatarbelakangi tulisan ini: Pertama, hingga saat ini belum ada satu karya yang mencoba melakukan tinjauan historiografis tentang hubungan Islam dan. Pers mengalami depolitisasi dan komersialisasi pers. Masa Orde Baru Pada Perkembangan Kehidupan Ekonomi dan Politik Bangsa Indonesia. memberi dukungan kepada kami dalam penyelesaian tugas makalah ini. Kekuasaan yang sewenang-wenang cenderung korup dan kekuasaan yang korup cenderung bersifat sewenang-wenang pantas dialamatkan kepada pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Suharto yang telah berkuasa selama 32 tahun. KOMPAS. Di era Orde Baru baru, Soeharto merapkan 3 kebijakan sekaligus, yaitu (1) mengekang hak berserikat, berekspresi, dan berpendapat; (2) melakukan eliminasi dan kebijakan 4 Marzuki, Dr. Suparman. Hal ini dikarenakan Indonesia me-nempatkan pemerintah pada posisi yang sangat do-Produk hukum di zaman orde baru banyak memiliki karakteristik yang Konservatif/ortodoks yang dimana produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan dominan sehingga pembuataanya tidak mengundang partisipasi masyarakat secara sunguh-sunguh. pembuatan peraturan perundang-undangan di pemerintahan. Tahun 1970 merupakan awal terjadinya perubahan politik pada masa Orde Baru yang ditandai dengan adanya pemilihan umum (Pemilu) tahun 1971. MASA PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID (1999-2001) 116 | TARIKHUNA, VOLUME 3 NO. Pilihan Orde Baru yang melangsungkan modernisasi, merupakan pilihan strategi yang memiliki paling tidak dua implikasi.